Print

SYL Seharian Curhat Soal KPK, DPR-RI Warning Abraham Samad

RAKYAT SULSEL. JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanggilan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi dalam kasus pemberian hadiah untuk HGU di Buol Sulteng, yang menyeret nama Bupati Buol, Amran Batalipu, dan pengusaha papan atas, Hartati Murdaya.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Padjalangi, menilai pemanggilan seperti itu akan mencederai karakter Syahrul sebagai gubernur, apalagi menjelang pemilukada di Sulsel. “Terlebih tidak satu suara antara jubir KPK dengan ketuanya, soal saksi dalam kasus itu,” jelas Rio kepada Rakyat Sulsel, kemarin.

Rio meminta, Ketua KPK menjelaskan sejelas-jelasnya kepada publik terkait pemanggilan Syahrul sebagai saksi, juga kaitan dengan Buol. “Apalagi kalau ada indikasi salah panggil, itu saya kira fatal bagi lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi seperti KPK,” ungkap Rio.

Sementara itu, Koordinator Tim Hukum Sayang, Amirullah Tahir mengatakan, pemanggilan ini kesalahan teknis dari jubir KPK. Sebenarnya kata dia, ini adalah kesalahan kecil saja, tapi akses yang ditimbulkan sangat besar, karena bertepatan dengan adanya perhelatan politik di Sulsel. “Ini blunder yang kesekian kalinya yang dilakukan jubir yang sering memposisikan diri lebih penting dari Ketua KPK. Jubir KPK itu bukan komisioner, dia tidak boleh bertindak atau memberikan pernyataan melebihi komisioner KPK, fungsinya sebagai jubir hanya meneruskan informasi dari komisioner KPK,” tegasnya.

Menurut Amirullah, sebaiknya perlu dievaluasi jubir KPK, kalau perlu copot saja karena sudah melanggar kode etik KPK. “Memberikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, ini bisa merusak kewibawaan KPK dan Ketua KPK. Selama ini kita acungkan tiga jempol atas kinerja Ketua KPK, jangan karena kesalahan jubir akan mengurangi ekspektasi masyarakat kepada KPK,” katanya.

Secara hukum lanjut dia, ini akan berdampak luar biasa, apabila ada kesalahan pemanggilan saksi. Bisa dibayangkan akibatnya secara hukum, apabila suatu kasus salah dalam pemanggilan saksi, akibatnya bisa fatal dan tidak mustahil terpidana bisa bebas gara-gara salah pemanggilan saksinya.

Kesalahan pemanggilan ini kata dia, dimanfaatkan untuk konsumsi politik praktis dalam pilkada Sulsel, semua masyarakat Sulsel tahu ,dan bisa menilai pimpinan yang korupsi dari pola hidup sehari-harinya, ada pemimpin yang lebih mementingkan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dibandingkan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Syahrul Yasin Limpo dikenal lebih mengabdikan hidupnya bekerja, untuk kepentingan masyarakat, dibanding untuk kepentingan pribadinya, sangat sedikit pimpinan yang bisa seperti itu,” tegas Amirullah.

Ketua KPK, Abraham Samad yang dikonfirmasi kemarin via ponsel tidak menjawab telepon. Menurut Staf Pribadi Abraham, Wiwin Suwandi, Abraham sedang rapat persiapan membahas kasus Century di DPR. Sebelumnya, Abraham mengatakan, bukan Syahrul yang dimaksud dalam panggilan saksi itu, tapi Gubernur Sulteng, Longki Djanggola.

Seharian SYL Curhat

Akibat dari pemanggilan sebagai saksi oleh KPK, ada yang berbeda dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Selasa (18/9) kemarin. Pria yang dikenal dengan “komandan” itu curhat seharian tentang korupsi. Di beberapa kesempatan acara yang dihadiri, baik itu formal maupun non formal, orang nomor satu di Sulsel itu tak henti-hentinya bicara korupsi dan mengingatkan, koruptor lebih jahat dengan terorisme.

Pasalnya, jika teroris hanya mengakibatkan 200 atau 300 orang korban, tapi kalau yang dilakukan koruptor, merugikan rakyat dan bangsa. Itulah mengapa korupsi disejajarkan dengan pelanggaran HAM berat.

“Apakah korupsi lebih jahat dari teroris? Jawabnya, ya. Kalau teroris hanya 200 atau 300 mati, tapi kalau yang dilakukan koruptor, merugikan rakyat dan bangsa. Sama dengan yang dilakukan Nazaruddin CS dan juga yang di Buol itu,” tegas Syahrul saat menjadi pembicara Sosialisasi Anti Korupsi Tahun 2012 “Putihkan Hati, Putihkan Negeri, Berantas Korupsi” yang dilaksanakan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel bekerjasama dengan Kanwil Kementrian Agama Sulsel dan UIN Alauddin, di Islamic Center UIN.

Syahrul juga mengaku resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan dirinya terkait pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya galau, berita-berita yang ada. KPK apa urusan saya? Apa salahku kasian? Kasusnya di Buol, yang ditangkap Bupatinya, dan saya setuju itu. Apa urusannya Syahrul di Sulteng, mau meringankankah mau memberatkankah, tidak ada urusannya. Apakah ini ada kaitannya dengan politik? Saya tidak tahu,” terangnya.

Tetapi, lanjutnya, selama dua tahun berturut-turut, Sulsel berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan great clean and clear. Artinya, tidak ada temuan apa-apa.

“Bagaimanakah yang disebut dengan korupsi? Jangan karena saya dipanggil saksi, kemudian dipolitisasi dengan pilkada seakan-akan saya yang korupsi. Yang namanya korupsi, kalau ada orang yang mau bangun ruko, diizinkan dibangun kalau ada diberi satu atau diberi izin untuk menimbun pantai asal ada jatahnya, itu korupsi namanya,” ungkapnya.

Di acara non formal, lagi-lagi Syahrul membantah keras keterkaitan dirinya dengan kasus korupsi yang menjerat Bupati Buol. Bahkan, jika diminta KPK untuk bersaksi meringankan tersangka korupsi, ia akan menolak.

“Saya sangat membenci yang namanya korupsi dan saya tidak akan mau bersaksi untuk meringankan koruptor,” tegas Syahrul, di Warkop Sija Panakkukang, Selasa (18/9).

Syahrul mengaku, dirinya tidak ada kaitan dengan Bupati Buol. Bahkan, bertemu pun tidak pernah. Ia juga mengaku tidak pernah mendapat surat dari KPK untuk dipanggil sebagai saksi.

“Saya tidak pernah dapat surat dari KPK. Apa yang mau saya jawab? Saya tidak ada hubungannya,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, persoalan tersebut menggelinding terlalu dahsyat seakan-akan dirinya terlibat kasus korupsi. Bahkan, mulai beredar via sms dan sosial media jika Sulsel terkorup.

“Saya pikir, jangan sampai ini sebuah trik. Kok senang banget ya Sulsel disebut terkorup. Kalau disuruh bela orang korupsi, tidak mau saya,” terangnya.

Mantan Bupati Gowa dua periode itu berharap, persoalan tersebut tidak dipolitisasi. Apalagi, menghadapi momentum pemilihan gubernur.

“Persoalan ini bergulir secara nasional. Ada urusan apa saya dengan Buol? Dengan yang terlibat dalam kasus itu juga tidak kenal, tidak pernah bertemu, juga tidak satu partai,” pungkasnya.

Sementara itu, pernyataan Ketua KPK Abraham Samad dibantah oleh juru bicara KPK Johan Buri. Ditemui terpisah kemarin, Johan Budi meluruskan, memang memanggil Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, sebagai saksi meringankan. Bukan memanggil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagaimana pernyataan Abraham Samad. Sebelumnya, Abraham menyatakan, yang dipanggil Gubernur Sulteng, bukan Gubernur Sulsel.

“Kami tegaskan lagi, bahwa yang dipanggil itu Gubernur Sulawesi Selatan. Dia dipanggil sebagai saksi meringankan atas permintaan Bupati Buol,” tandas Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada Rakyat Sulsel, Selasa (18/9).

Informasi dari Abraham itu keliru, karena saat dikonfirmasi dirinya berada di luar daerah. Johan menegaskan lagi, saksi meringankan itu bukan inisiatif KPK. Tapi itu murni permintaan Bupati Buol. Mekanisme penyidikan mengisyaratkan bahwa tidak ada kewajiban bagi saksi meringankan yang dipanggil KPK, harus memenuhi panggilan.

Johan menjelaskan, kesediaan memenuhi panggilan KPK oleh saksi meringankan, semuanya dikembalikan lagi kepada saksi tersebut. “Tidak wajib. Mau datang silakan, tidak datang juga silakan. Karena hanya berstatus sebagai saksi meringankan, yang diajukan oleh tersangka Bupati Buol,” katanya.

Mengapa sampai saksi meringankan adalah Gubernur Sulsel, sementara kasusnya di Sulawesi Tengah? Johan mengatakan itu permintaan tersangka Bupati Buol kepada penyidik. KPK selanjutnya menjalankan mekanisme penyidikan dengan memanggil saksi meringankan berdasarkan permintaan tersangka.

Johan membantah pemanggilan tersebut sebagai agenda terselubung. Dia mengatakan, itu tidak mungkin. Tapi yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan bahwa sebagai saksi meringankan atas permintaan tersangka Bupati Buol.

Karena perbedaan provinsi inilah yang membuat banyak spekulasi terkait pemanggilan Syahrul. Ada kabar yang menyebut dia dipanggil berdasarkan kasus lain, bukan kasus Buol. Tapi Johan menepisnya. Kata Johan itu tidak benar. “Saya katakan lagi, informasi itu tidak benar. Yang benar yang tadi,” tegasnya.

 

 

Sumber : http://rakyatsulsel.com/syl-seharian-curhat-soal-kpk-dpr-ri-warning-abraham-samad.html

Akses : Rabu, 19-09-2012

Penulis : (RS5/RS6-FMC/D)

Foto : Giant Palacubang

EDITORIAL & JURNAL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Partai Golkar Dicemari Beringi…

Partai Golkar Dicemari Beringin Bonsai

DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan berprinsip bahwa dinamika yang sedang bergulir di Partai Golkar ini menjelang Musyawarah Nasional, tidak boleh keluar dari koridor norma-norma partai. Dengan kata lain, yang tidak setuju dengan Munas 2014...

Selengkapnya...

Koalisi (Tidak) Permanen

Oleh : Armin Mustamin Toputiri/Politisi Golkar Sulsel  SEPERTI publik tahu dan saksikan, pasca Pilpres 2014, kekuatan politik nasional terbelah dua. Faktanya seperti dipertontonkan para anggota legislatif di DPR-RI. Partai pengusung Jokowi-JK; PDIP,...

Selengkapnya...

Syahrul Cagub Tunggal di Golka…

Syahrul Cagub Tunggal di Golkar Sulsel

Pendaftaran cagub dan cawagub di Partai Golkar Sulsel telah usai beberapa waktu lalu. Hanya ada dua figur, yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang yang tercatat mengajukan pendaftaran sebagai masing-masing cagub dan cawagub. Seorang figur ...

Selengkapnya...

Golkar Nilai Tantangan Demokra…

Golkar Nilai Tantangan Demokrat Tak Serius

MAKASSAR – Partai Golkar menilai tantangan Partai Demokrat untuk berdebat mengenai siapa yang paling pantas mengklaim hasil pembangunan di Sulsel dinilai tidak serius. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Arfandy Idris mengatakan, tantangan itu kur...

Selengkapnya...

TRY OUT AMPI SUL SEL DI MAROS …

TRY OUT AMPI SUL SEL DI MAROS DAN PARE PARE

Setelah menuntaskan TRY OUT DPD AMPI Se-Sul Sel dan DPD Golkar Se Sulawesi Selatan di Lutra, Bantaeng, Bulukumba, Enrekang, Sidrap, Wajo, Soppeng, Palopo, Tana Toraja,Toraja Utara dan Barru, hari Minggu, 8/4/12 Try Out kembali di laksanakan di 2 Kab...

Selengkapnya...

BERITA MEDIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Golkar Gowa Protes

Ketua DPD GolkarGowa, Tenri Olle Yasin Limpo menilai keputusan Kemenkumham mengakui dua kubu justru membahayakan posisi partai. "Itu sangat berpengaruh di tingkat bawah. Tidak mungkin struktur partai memiliki dua kepemimpinan," kata Tenri, Rabu (17/...

Selengkapnya...

Golkar Sulsel Tak Urus DPP

Pengurus DPD I Golkar Sulsel tak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengakui dua kubu DPP Golkar; kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono. Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Moh Roem, mengatakan dualisme kepengurusan...

Selengkapnya...

Ichsan Berpeluang Terpilih Aklam…

Sudah Enam DPD II Dukung Ichsan Pimpin Golkar SulselDukungan terhadap Ichsan Yasin Limpo menakhodai DPD I Partai Golkar Sulsel terus mengalir. Mungkinkah Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel turut berakhir aklamasi?Meski Ichsan belum menyatakan ke...

Selengkapnya...

Enam Orang Ini Calon Ketua Golka…

Sejumlah kader Partai Golkar Sulsel mulai melirik kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel yang lowong ditinggal Syahrul Yasin Limpo. Mereka menyatakan kesiapannya untuk memimpin Golkar Sulsel.Tiga nama baru menyatakan siap mengisi posisi Syahrul adalah Wakil...

Selengkapnya...

SYL Masuk Pengurus DPP Golkar Di…

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL) masuk dalam kepengurusan Aburizal Bakrie (AB).“SYL masuk pengurus. Menjadi Ketua  DPP Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah,” kata Nurdin Halid, Kamis (4/12).SYL yang jug...

Selengkapnya...

SYL WAY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Play it by trust...!!!

Play it by trust...!!!

Apakah itu konflik, konfrontasi serta kompetisi dalam kehidupan keseharian politik adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah dinamika politik..., makin besar organisasi politik makin besar dinamika dan eskalasinya...dan disinilah ujian ...

Selengkapnya...

Janganko pakai kata "dudu…


 Ada yang bilang kalau kau cinta jangan sampai keterlaluan & menjadi cinta buta yang habis-habisan & kalau kau benci maka jangan benci berlebihan karena itu bisa berakhir dengan kesengsaraan dan kematian....
Kalau begitu cinta mako..., benc...

Selengkapnya...

Make it smooth landing komandan.…

Semua aksi & reaksi yang berproses pada level prosedural demokrasi oleh elite politik & akrobatik/manuver politik saat ini, harus dilihat sebagai dinamika yang wajar & sehat menuju kepada kesejahteraan yang justru menjadi substansi demo...

Selengkapnya...

.......Karena itu setelah pemili…

.......Karena itu setelah pemilihan umum usai

.......Karena itu setelah pemilihan umum usai & para pemimpin terpilih telah dilantik, itulah saat yang baik bagi kita untuk kembali menyatukan pandangan & langkah kita memasuki tahapan demokrasi substansial, yaitu mewujudkan kesejahteraan ...

Selengkapnya...

Demokrasi adalah instrumen bukan…


 Tujuan bernegara hakikinya mengantar kehidupan rakyat makin sejahtera, adil & makmur, jiwa & raga dalam bingkai NKRI yang berdasarkan UUD 45, Pancasila serta BHINNEKA TUNGGAL IKA, kalau mau tambah yang baik-baik boleh...!!!, 
demokrasi ada...

Selengkapnya...